Banda Aceh - Bank Pembangunan Jerman (KfW) menawarkan pinjaman senilai 88 juta Euro atau setara Rp1,1 triliun kepada Pemprov Aceh untuk membangun lima rumah sakit baru.
Tawaran ini disampaikan langsung perwakilan KfW di Aceh Philips Stokoe kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah dalam pertemuannya di Meuligoe Gubernur Aceh, di Banda Aceh, Rabu (27/2/2013).
Menurutnya, penawaran dalam bentuk kerjasama pembangunan rumah sakit regional baru untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, serta mendukung program asuransi Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Rumah sakit regional itu rencananya dibangun di lima titik dalam Provinsi Aceh. Lokasi pembangunannya masih belum dipastikan, karena perlu kesepakatan antar kabupaten/kota.
Philips Stokoe menawarkan kredit Rp1,1 trilliun dengan bunga sekira tiga persen dan jangka waktu pelunasan selama 15 tahun. Artinya Pemerintah Aceh harus membayar senilai Rp94 miliar per tahun selama 15 tahun kepada KfW.
“Sebagai orang luar Aceh, saya melihat dan membaca koran, dana Otsus Aceh tidak terpakai hingga Rp800 miliar per tahun. Daripada terbuang lebih baik digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh,” kata Philips.
Dia berjanji siap menurunkan tim pengawas independen langsung dari Jerman untuk mengawasi program ini, jika pinjaman dengan Aceh disepakati.
Gubernur Aceh Zaini Abdullah menyambut baik tawaran ini dan berjanji segera membantuk tim untuk meninjau kebutuhan rumah sakit di seluruh Aceh. “Segera bentuk tim untuk melihat apa yang dibutuhkan di rumah sakit kabupaten/kota, mulai dari pelayanan, dokter, fasilitas hingga tingkat kedisiplinan para medis,” ujarnya.
Zaini sendiri belum bisa memastikan sistem pembayarannya jika pinjaman ini disepakati, apakah melalui pemotongan dari dana otonomi khusus (Otsus) atau kontribusi dari kabupaten/kota tempat rumah sakit itu nanti dibangun. “Jika dilihat dari dana Otsus, bukan hal yang berat bagi Aceh untuk mengembalikan pinjaman tersebut,” kata gubernur yang diusung Partai Aceh ini.
Menurutnya tawaran kerjasama ini cukup menguntungkan, untuk meminimalisasi masalah kesehatan di Aceh yang selama ini terjadi, seperti masih banyaknya penderita gizi buruk, rendahnya kualitas pelayanan kesehatan, dan lainnya.
Sumber: TheGlobeJournal
[jemp]
Tawaran ini disampaikan langsung perwakilan KfW di Aceh Philips Stokoe kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah dalam pertemuannya di Meuligoe Gubernur Aceh, di Banda Aceh, Rabu (27/2/2013).
Menurutnya, penawaran dalam bentuk kerjasama pembangunan rumah sakit regional baru untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, serta mendukung program asuransi Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Rumah sakit regional itu rencananya dibangun di lima titik dalam Provinsi Aceh. Lokasi pembangunannya masih belum dipastikan, karena perlu kesepakatan antar kabupaten/kota.
Philips Stokoe menawarkan kredit Rp1,1 trilliun dengan bunga sekira tiga persen dan jangka waktu pelunasan selama 15 tahun. Artinya Pemerintah Aceh harus membayar senilai Rp94 miliar per tahun selama 15 tahun kepada KfW.
“Sebagai orang luar Aceh, saya melihat dan membaca koran, dana Otsus Aceh tidak terpakai hingga Rp800 miliar per tahun. Daripada terbuang lebih baik digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh,” kata Philips.
Dia berjanji siap menurunkan tim pengawas independen langsung dari Jerman untuk mengawasi program ini, jika pinjaman dengan Aceh disepakati.
Gubernur Aceh Zaini Abdullah menyambut baik tawaran ini dan berjanji segera membantuk tim untuk meninjau kebutuhan rumah sakit di seluruh Aceh. “Segera bentuk tim untuk melihat apa yang dibutuhkan di rumah sakit kabupaten/kota, mulai dari pelayanan, dokter, fasilitas hingga tingkat kedisiplinan para medis,” ujarnya.
Zaini sendiri belum bisa memastikan sistem pembayarannya jika pinjaman ini disepakati, apakah melalui pemotongan dari dana otonomi khusus (Otsus) atau kontribusi dari kabupaten/kota tempat rumah sakit itu nanti dibangun. “Jika dilihat dari dana Otsus, bukan hal yang berat bagi Aceh untuk mengembalikan pinjaman tersebut,” kata gubernur yang diusung Partai Aceh ini.
Menurutnya tawaran kerjasama ini cukup menguntungkan, untuk meminimalisasi masalah kesehatan di Aceh yang selama ini terjadi, seperti masih banyaknya penderita gizi buruk, rendahnya kualitas pelayanan kesehatan, dan lainnya.
Sumber: TheGlobeJournal
[jemp]
Posting Komentar