 |
Direktur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan | DEYTRI ROBEKKA ARITONANG |
“Bahas Aceh nanti pukul 14 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemeterian Dalam Negeri (Kemendagri) Djohermansyah Djohan, saat dihubungi, Jumat (13/9/2013).
Sebelum pertemuan tersebut, pertemuan terakhir antara kedua tim diselenggarakan Jumat (30/8/2013) lalu di Jakarta. Djohermansyah mengatakan, pembahasan belum masuk pada substansi permasalahan, yaitu soal RPP dan rancangan peraturan presiden (Rperpres) kewenangan Aceh dan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lambang dan Bendera Aceh.
Dalam rapat itu, katanya, hanya disepakati percepatan penggodokan regulasi-regulasi tersebut. Pemerintah mempercepat pembahasan dua RPP dan satu RPerpres terkait kewenangan pemerintah Aceh. Hal itu dibahas paralel dengan evaluasi Qanun Lambang dan Bendera Aceh.
Untuk mempercepat pembahasan yang tenggatnya ditentukan 15 Oktober mendatang, pemerintah dan pihak Aceh membentuk tim yang masing-masing pihak dianggotai enam orang.
Sebelumnya, Djohermansyah mengatakan, pemerintah telah menyusun jadwal pembahasan regulasi tersebut.
“Tanggal-tanggal sudah kami jadwalkan dan kami sampaikan juga ke Aceh. 29 Agustus, pembahasan sudah dimulai,” ujar Djohermansyah, Jumat (16/8/2013) lalu.
Gubernur Aceh Zaini Abdullah sempat meminta pemerintah pusat menepati janji untuk memperjelas wewenang pemerintah Aceh terutama terkait pengelolaan minyak dan gas (migas) dan tanah. Di sisi lain, pemerintah berjanji akan membahasnya.
UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan, Pemerintah Aceh diberi wewenang pengelolaan sumber daya alam khususnya migas. Kewenangan Pemerintah Aceh itu diformulasikan dalam pasal 160 ayat (1) dan (2). Aturan itu menyebutkan, wewenang itu diberikan dengan membentuk satu badan pelaksana yang ditetapkan bersama dengan pemerintah pusat untuk mengelola migas di Aceh. Namun, hingga kini belum ada PP yang mengatur soal itu.
Sumber: kompas.com
Posting Komentar