Wakil Ketua Tim Task Force Pelabuhan Perikanan Aceh, Muhammad Hasan mengatakan, PPS Lampulo yang pembangunan sebelumnya dilakukan Badan Rekontruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh dan Nias pascatsunami 2004, baru rampung sekitar 20%.
Hasan kepada wartawan, di Banda Aceh mengatakan, di masa kepemipinan Gubernur Zaini Abdullah pemerintah mencari cara dan upaya melanjutkan pembangunannya.
"Gubernur pun membentuk tim task force. Untuk saat ini kami sudah mulai bekerja, dan meminta bantuan PT Alhilal Corpora untuk mencarikan anggaran," ungkapnya.
Apalagi, beberapa waktu pada sebuah pertemuan Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Jeddah, Arab Saudi, pihaknya meminta bantuan Alwi Shihab agar proposal pembangunan tersebut dimasukkan ke Islamic Development Bank (IDB).
"Alhamdulillah pihak IDB menanggapi dengan beberapa surat yang dikirim ke kami, bahwa mereka bersedia membantu pembangunan Pelabuhan Lampulo," jelasnya.
Dia berharap cita-cita awal itu terealisasi. Walau ada sedikit kendala pada fisibility study (FS), karena untuk bantuan-bantuan luar negeri menginginkan sebuah FS.
"Di situ dilihat layak tidaknya dijadikan sebuah pelabuhan bertaraf internasional. Inilah kendala kita sekarang, tapi mungkin pada tahun ini untuk FS ada dianggarkan walau akibatnya realisasi pembangunan terpaksa menunggu," ucapnya.
Hasan menyatakan, pelabuhan perikanan yang rencananya sebagai terbesar di Asia Tenggara itu sangat besar manfaatnya bagi masyarakat Aceh khususnya warga Lampulo.
"Karena dari hitungan kami saat mengambil data Bank Dunia, negara nomor empat terbesar di dunia untuk ekspor ikan yaitu Thailand. Sedangkan penangkapan ikan oleh Thailand ada di wilayah fishing ground Aceh," ujarnya.
Menurutnya, jika masyarakat Aceh bisa meningkatkan penangkapan ikan dan bisa menguasai 20% saja dari yang kini dikuasai Thailand, artinya bisa memperoleh penghasilan sekitar Rp 8 triliun/tahun. Karena menurut data Bank Dunia, Thailand memperoleh penghasilan sekitar Rp 40 triliun/tahun.
Sementara itu Kepala Desa Lampulo, Alta Zaini mengatakan, dibangunnya kembali pelabuhan yang sudah mendapatkan 52 hektare lahan yang dibebaskan, tentu disambut baik masyarakat. Mereka menilai pelabuhan bertaraf internasional itu bisa menampung banyak tenaga kerja.
"Masyarakat Lampulo bukan hanya menerima pembangunan tersebut, malah menawarkan diri lahan mereka dibebaskan untuk pembangunan," ujarnya.
Namun mereka mengharapkan ke pamerintah agar pembangunan pelabuhan itu dilakukan secara serius. Mereka melihat selama ini proses pembangunannya diulur-ulur. "Padahal SDM di Aceh mampu melaksanakan pembangunan tersebut," katanya.
Medan Bisnis | Aceh Shimbun
Posting Komentar