 |
| Direktur Jendral Haji dan Umroh Anggito Abimanyu . (Republika/Rakhmawaty La'lang) |
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Anggito Abimanyu mengatakan, dua investor tersebut sudah menghubungi Islamic Development Bank (IDB) untuk bekerjasama.
“Mereka menyatakan minatnya, dan saya dukung seratus persen, karena ini bisa meringankan jamaah haji,” kata Anggito seusai pertemuan dengan para petinggi IDB di markas IDB di Jeddah, Kamis (24/10), seperti dikutip dari Media Center Haji (MCH).
Anggito menjelaskan, lokasi hotel tersebut direncanakan di Misfalah, tidak jauh dari Masjidil Haram. Investor tersebut, sebut Anggito, punya kerjasama berupa tanah yang dikontrak selama 30 tahun.
Meski proyek ini diserahkan ke swasta, tapi Anggito sempat menyatakan keinginannya supaya Kemenag bisa ikut dalam proyek ini. “Kalau UU mengizinkan Kemenag bisa berinvestasi, kita akan ikut juga. Paling nggak, kita ikut belanja atau terlibat pengadaan barang, sehingga harganya bisa lebih murah,” sebut Anggito.
Ketika ditanya jumlah unit dan investornya, Anggito mengaku tidak tahu. Namun, seorang sumber mengatakan, dua investor tersebut adalah investor nasional yang bekerjasama dengan bank Exim. “Nilai investasinya sekitar 600 juta Dolar AS,” kata sumber tersebut.
Selama ini, pemondokan hotel menjadi masalah bagi jamaah Indonesia. Ada jamaah yang mendapat hotel sekelas hotel berbintang, ada pula yang fasilitasnya sangat minim. Penentuan pemondokan di Tanah Suci dilakukan melalui qur’ah atau diundi di kantor Kemenag. Undian tersebut dihadiri Kanwil Kemenag seluruh Indonesia.
Selama ini, Pemerintah Arab Saudi tidak mengizinkan Indonesia ikut membangun pemondokan atau hotel di Tanah Suci. Biaya pemondokan di Arab Saudi menjadi salah satu pos pengeluaran terbesar jamaah haji Indonesia.
Sumber: ROL
Posting Komentar