Jakarta - Badan Narkotika Nasional (BNN) berharap pemerintah provinsi di seluruh Indonesia membangun pusat rehabilitasi narkoba di setiap lembaga pemasyarakatan (Lapas). Langkah itu dilakukan guna mencegah peredaran narkoba di Lapas.
"Terutama DKI, harus didorong agar buat pusat rehabilitasi. Supaya mengurangi angka kesakitan, angka kematian di lapas akibat dampak penyakit penyalahgunaan narkoba. Ini tindak lanjut dari MoU Kemenkes, Kemensos dan BNN, serta lapas," ujar Deputi Rehabilitasi BNN, Kusman Suriakusumah, di Perayaan Hari Bhakti Pemasyarakatan Ke-49, di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jalan Veteran No 11, Sabtu (27/4/2013).
Kusman menilai, 60 ribu narapidana narkoba di seluruh Indonesia saat ini masih belum mendapat penanganan khusus.
"Itu kan permasalahannya dicampur dengan pecandu. Kita mau coba, harus dipisah. Ini pecandu, ini pengedar, dipisah bloknya. Dengan begitu kita bisa lebih konsentrasi. Itu kewenangan ada di lapas, kita usulkan saja," kata Kusman.
Pemisahan napi juga berguna untuk mendeteksi penyakit lainnya yang mungkin diderita penghuni lapas.
"Terutama setelah dipilah, terlihat apakah ada penyakit HIV, TBC, atau penyakit fisik. Atau dia gangguan mental. Nanti kita gradasi, ringan, sedang, berat. Nanti kita rujuk ke tempat di mana dia bisa mendapat pertolongan, misalnya ke rumah sakit umum," tegasnya.
Kusman berharap, napi yang berhak mendapat rehabilitasi atau perawatan medis akan membantu mengurangi over kapasitas lapas.
Saat ini, ada 19 khusus narkotika, di antaranya Lapas Cipinang, Cirebon, Grobogan, Sulsel, Lubuk Linggau, Aceh, Bandar Lampung, Nusa Kambangan, Jogjakarta Madiun, Karang Intan (Kalsel), Papua, Muara Sebak, Tanjung Pinang, Sumatera Utara, dan lainnya.
"Tahun ini kita mau operasionalkan pusat rehabilitasi di di Kalimantan Timur. Jadi ada tiga, ada di di Lido, di Makassar, dan di Kaltim. Tahun depan di Batam. Kita cuma kuat segitu. Sisanya pemprov harus bergerak," tutup Kusman.
(ndr/aan)
"Terutama DKI, harus didorong agar buat pusat rehabilitasi. Supaya mengurangi angka kesakitan, angka kematian di lapas akibat dampak penyakit penyalahgunaan narkoba. Ini tindak lanjut dari MoU Kemenkes, Kemensos dan BNN, serta lapas," ujar Deputi Rehabilitasi BNN, Kusman Suriakusumah, di Perayaan Hari Bhakti Pemasyarakatan Ke-49, di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jalan Veteran No 11, Sabtu (27/4/2013).
Kusman menilai, 60 ribu narapidana narkoba di seluruh Indonesia saat ini masih belum mendapat penanganan khusus.
"Itu kan permasalahannya dicampur dengan pecandu. Kita mau coba, harus dipisah. Ini pecandu, ini pengedar, dipisah bloknya. Dengan begitu kita bisa lebih konsentrasi. Itu kewenangan ada di lapas, kita usulkan saja," kata Kusman.
Pemisahan napi juga berguna untuk mendeteksi penyakit lainnya yang mungkin diderita penghuni lapas.
"Terutama setelah dipilah, terlihat apakah ada penyakit HIV, TBC, atau penyakit fisik. Atau dia gangguan mental. Nanti kita gradasi, ringan, sedang, berat. Nanti kita rujuk ke tempat di mana dia bisa mendapat pertolongan, misalnya ke rumah sakit umum," tegasnya.
Kusman berharap, napi yang berhak mendapat rehabilitasi atau perawatan medis akan membantu mengurangi over kapasitas lapas.
Saat ini, ada 19 khusus narkotika, di antaranya Lapas Cipinang, Cirebon, Grobogan, Sulsel, Lubuk Linggau, Aceh, Bandar Lampung, Nusa Kambangan, Jogjakarta Madiun, Karang Intan (Kalsel), Papua, Muara Sebak, Tanjung Pinang, Sumatera Utara, dan lainnya.
"Tahun ini kita mau operasionalkan pusat rehabilitasi di di Kalimantan Timur. Jadi ada tiga, ada di di Lido, di Makassar, dan di Kaltim. Tahun depan di Batam. Kita cuma kuat segitu. Sisanya pemprov harus bergerak," tutup Kusman.
(ndr/aan)
Posting Komentar