Hal itu ia sampaikan sebagai bantahan terhadap pernyataan Mendagri. Yang mana kata Mendagri, bahwa kesejahteraan rakyat Aceh terabaikan gara-gara isu bendera Aceh.
"Sebenarnya ya, bagi masyarakat Aceh sendiri, persoalan bendera Aceh sudah selesai. Kemudian ada masa klarifikasi yang sudah dilakukan dan sudah berakhir pada tanggal 27 Mei 2013 yang lalu. Namun, Depdagri masih terus mengupayakan adanya perpanjangan masa cooling down yang sebenarnya tidak dikenal dalam istilah proses pembentukan peraturan maupun perundang-undangan," jelas Abdullah Saleh.
Mendagri kata Abdullah Saleh, semestinya tidak perlu membandingkan antara Aceh dengan Sumatera Barat. Sebab, karakteristik dan cara pandang masyarakat Aceh dengan masyarakat Sumatera Barat sangatlah berbeda.
"Mendagri bilang, sebagaimana saya baca di media, bahwa yang menuntut Bendera hanya 5000 orang. Sedangkan yang menuntut kesejahteraan ada jutaan orang. Kemudian, penduduk Aceh 3,5 juta, tapi APBD nya tiga kali lipat dari Sumatera Barat. Saya menilai Mendagri seperti hilang keseimbangan, akhirnya ngomongnya jadi ngawur," bantah Abdullah Saleh.
Aceh, sambung Abdullah Saleh, Pemerintahannya sendiri yang bersifat khusus. Soal besarnya APBD atau APBA Aceh dibanding Sumatera Barat, itu karena Aceh punya sumber pendapatan yang berbeda.
"Maka wajarlah kalau APBD atau APBA Aceh tiga kali lipat dari Sumatera Barat. Soal jumlah penduduk Aceh, Mendagri salah menyebut jumlah. Yang benar adalah 4,5 juta, bukannya 3,5 juta orang," ucapnya lagi.
Pihaknya memantau, bahwa rakyat Aceh justeru mendukung penuh bendera Aceh berlambang Bulan Bintang yang telah disahkan dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013.
"Makanya kalau Mendagri ragu bahwa bendera bintang bulan tidak didukung oleh mayoritas rakyat Aceh, ayo kita adakan jajak pendapat ataupun referendum untuk kita melihat bagaimana sambutan rakyat Aceh tentang Bendera Aceh itu," demikian yang diakhiri Abdullah Saleh.
Sumber: waspada online
[jmep]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar