Lagi, Pemerintah Indonesia Warning Internasional Tidak Ganggu Papua dan Aceh

dok: google

Jakarta - Aktivis Australia tidak boleh masuk wilayah Papua tanpa izin dan ketentuan dari pemerintah Indonesia.

Staf khusus presiden bidang hubungan internasional, Teuku Faizasyah menegaskan, jika hal tersebut dilakukan akan membuat kerangka hubungan kedua negara terganggu.

“Tidak baik dalam kerangkan hubungan internasional. Untuk memasuki perairan kita, kan harus ada izin. Bisa-bisa hubungan konteks antar dua negara jadi kurang baik,” katanya, Sabtu (17/8/2013).

Dikabarkan sekelompok aktivis Australia hendak berlayar di Papua. Kelompok yang menamakan diri Freedom Flotilla, mempersiapkan tiga kapal untuk berlayar dari Cairns ke Papua dengan tujuan menyoroti perlunya perdamaian dan stabilitas di daerah itu. Awaknya terdiri dari sejumlah sesepuh Aborigin, pengungsi Papua, pembuat film dan aktivis lainnya.

Faiz mengatakan, Pemerintah Indonesia sudah mengingatkan Australia dan negara sahabat untuk tidak mengusik kedaulatan Indonesia terutama Papua dan Aceh. Termasuk memberikan semacam fasilitas terhadap kelompok yang ikut mengganggu kedaulatan.

“Kita mengingatkanlah, kita sudah ingatkan negara terkait untuk, bukan tidak memfasilitasi ya, tapi memperhatikan aspek-aspek ketentuan yang berlaku. Kalau masuk wilayah NKRI harus ada visa, harus ada perijinan dan lain-lain. Aspek legalitas,” katanya.

Menurutnya, pihak Australia sudah memahami peringatan yang diberikan pemerintah Indonesia. Apalagi Presiden SBY pun sudah memberikan pernyataan agar negara sahabat tidak mengganggu kedaulatan Indonesia. [005-republika]

Sumber: TGJ/ROL
[jemp]