Lhokseumawe – Mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengingatkan Panglima TNI Jenderal Moeldoko soal penambahan satu Batalyon 111/Raider di Banda Aceh. Katanya, penambahan pasukan TNI di atas 14.700 personil merupakan pelanggaran terhadap perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia.
“Semua negara memang membutuhkan pengamanan yang mantap. Namun, jika penambahan personel TNI di Aceh melewati angka 14.700, maka melanggar MoU Helsinki. Kalau memang selama ini jumlah TNI masih kurang dari 14.700, katakanlah baru 14.000, maka TNI masih boleh tambah satu batalyon lagi, jelas Irwandi kepada The Globe Journal, Jum’at (6/9/2013).
Dikatakan Irwandi, angka 14.700 itu sudah lebih dari cukup. Kalau pun ada ancaman-ancaman dari luar, yang perlu diperkuat adalah Personel TNI Angkatan Udara dan Angkatan Laut mengingat Aceh tidak mempunyai batas daratan dengan Negara manapun. Selain itu, jikalau pun ada kerusuhan-kerusuhan, maka cukuplah polri yang menanganinya.
“Satu lagi, melalui Aceh, Indonesia hanya berbatasan dengan Malaysia, Thailand, Myanmar, Bangladesh, India, dan Srilanka. Maka itu, tidak satupun dari negara-negara tersebut berpotensi menjadi musuh kita dalam waktu di bawah sepuluh tahun,” jelasnya lagi.
Dikatakan Irwandi, angka 14.700 itu sudah lebih dari cukup. Kalau pun ada ancaman-ancaman dari luar, yang perlu diperkuat adalah Personel TNI Angkatan Udara dan Angkatan Laut mengingat Aceh tidak mempunyai batas daratan dengan Negara manapun. Selain itu, jikalau pun ada kerusuhan-kerusuhan, maka cukuplah polri yang menanganinya.
“Satu lagi, melalui Aceh, Indonesia hanya berbatasan dengan Malaysia, Thailand, Myanmar, Bangladesh, India, dan Srilanka. Maka itu, tidak satupun dari negara-negara tersebut berpotensi menjadi musuh kita dalam waktu di bawah sepuluh tahun,” jelasnya lagi.
Di lain hal, Irwandi melihat situasi di Aceh cukup kondusif. Karena itu mestinya Pemerintah Pusat tidak perlu melakukan penambahan personil TNI secara berlebihan.
“Pemerintah pusat seharusnya dapat memperkuat posisinya dengan lebih banyak lagi membangun Aceh dengan dana APBN yang langsung dikontrol Jakarta secara jujur, terutama dalam bidang-bidang yang menjadi kewenangan pusat,” pungkasnya yang juga Dokter Hewan ini. [005]
“Pemerintah pusat seharusnya dapat memperkuat posisinya dengan lebih banyak lagi membangun Aceh dengan dana APBN yang langsung dikontrol Jakarta secara jujur, terutama dalam bidang-bidang yang menjadi kewenangan pusat,” pungkasnya yang juga Dokter Hewan ini. [005]
Sumber : Theglobejournal.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar