Ini kata Pemerintah Aceh terkait dana pembuatan terowongan Gunung Paro

Foto : Ilustrasi sidang paripurna DPR Aceh. @ATJEHPOSTcom/Khairi Tuah Miko

Banda Aceh - Pembangunan  ruas jalan Gunung Paro, Gunung Kulu dan Gunung Geurutee merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum karena merupakan ruas jalan nasional. Hal tersebut disampaikan Asisten III Muzakar A Gani dalam sidang paripurna ke III masa persidangan IV tahun 2013 di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Rabu, 2 Oktober 2013.
Sementara mengenai penyusunan Detail Engineering Design (DED) terowongan Gunung Paro, Kulu dan Geurute yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh 2013, memang belum dilaksanakan.
"Mengingat pelaksanaan DED tersebut idealnya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Sehingga dana tersebut dialihkan untuk melaksanakan peningkatan ruas jalan Keutapang-Mata Ie yang merupakan jalan provinsi, dan saat ini kondisinya pada beberapa bagian rusak berat," tuturnya.
Selanjutnya Pemerintah Aceh akan segera mengusulkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum agar memprogramkan penyusunan DED pada tahun anggaran 2014.
Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh meminta Gubernur Aceh Zaini Abdullah menjelaskan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh 2013 yang digunakan untuk pembuatan Detail Engineering Design (DED) terowongan Gunung Paro, Kulu dan Geurute.
Menurut Anggota Fraksi Partai Demokrat, Safwan Yusuf, Pemerintah Aceh di dalam APBA 2013—atas usulan dari DPRA telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp6 miliar untuk pembuatan DED. Namun hingga saat ini program pembuatan tersebut belum terlaksana.
Hal itu disampaikan Safwan Yusuf saat membacakan pandangan umum Fraksi Partai Demokrat dalam sidang paripurna kedua masa persidangan ke IV tahun 2013 di gedung utama DPR Aceh, Selasa, 1 Oktober 2013. Sidang tersebut terkait pembahasan APBA Perubahan 2013.
"Menurut informasi dari dinas terkait, dana tersebut tidak bisa digunakan. Mohon penjelasan Saudara Gubernur dana tersebut dibawa kemana? Dan untuk itu apa solusi yang akan ditempuh oleh Pemerintah Aceh dalam mengatasi persoalan tersebut di atas?" ujarnya.[](bna)

Sumber: AtjehPost.com