| Ketua Komisi A DPR Aceh, Adnan Beuransyah saat sedang diwawancara oleh beberapa wartawan beberapa waktu lalu Afifuddin Acal | The Globe JournalKetua Komisi A DPR Aceh, Adnan Beuransyah saat sedang diwawancara oleh beberapa wartawan beberapa waktu lalu Banda Aceh - Ketua Komisi A di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Adnan Beuransyah menyebutkan kalangan legislatif akan merekomendasikan 52 persen dari total hutan yang ada di Aceh dijadikan wilayah hutan lindung. Selebihnya, DPR Aceh memberi restu 'pembabatan hutan' sehingga sifatnya menjadi hutan produksi. "Dalam pembahasan rancangan qanun RT-RW, rencana kita hutan lindung Aceh akan kita kurangi menjadi 52 persen dari dari luas total," kata Ketua Komisi A DPR Aceh, Adnan Beuransyah, beberapa waktu lalu pada The Globe Jornal. Katanya lagi, pengurangan area hutan lindung ini dilakukan untuk memenuhi kepentingan kehidupan masyarakat. "Jadi kalau kita fokuskan pada perlindungan hutan itu tanpa berpikir warga, seakan-akan kita lebih mementingkan satwa itu dari pada manusia," tambahnya. Kendati demikian, dirinya berkomitmen perluasan area hutan produksi tetap akan dilakukan dengan mengedepankan aspek keseimbangan lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana alam. "Namun menjaga lingkungan itu juga penting," tambahnya. Sementara itu, rancangan qanun RT-RW yang akan dijadikan pedoman untuk memberikan legalitas konservasi hutan masih dibicarakan di DPR Aceh. Adnan mengaku DPRA sedang mempercepat realisasi rancangan qanun itu untuk mencegah berbagai sengketa tanah akibat konservasi hutan. "Kalau menyangkut qanun RT-RW itu masih terkendala peta yang belum diserahkan oleh Dinas Kehutanan," tukasnya. Untuk diketahui, sebelumnya pada masa pemerintahan Irwandi Yusuf, areal hutan lindung Aceh ditetapkan seluas 75 persen dari 3,55 juta hektar hutan yang dimiliki Aceh. Akan hal itu di era Zaini-Muzakkir, areal hutan lindung akan diperkecil menjadi 52 persen dari total hutan yang ada.[005] |
 |
| Sumber: The Globe Journal |
Posting Komentar