Hal itu dikatakan politikus Partai Keadilan Sejahtera kelahiran Pidie, Aceh itu kepada Media Indonesia, Jumat (5/4) terkait rencana pemanggilan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah dalam waktu dekat ini.
Menurut Nasir Jamil, pertemuan itu diharapkan membawa manfaat besar dan mampu menyelesaikan beda pendapat antara pemerintah pusat dan daerah Aceh yang telah menyita perhatian publik nasional dan internasional.
Nasir mengatakan pertemuan Presiden dan Gubernur Aceh nantinya jangan saling ngotot untuk mempertahankan argumen masing-masing. Tetapi harus mencari solusi terbaik bagaimana persoalan bendera Aceh dan lambang buraq bisa diselesaikan dengan baik dan bijak sana.
"Harus ada win-win solution, jangan sampai kehilangaan muka antara satu sama lain. Tidak salin mempertahankan ide," kata Nasir Jamil
Kepada Dewan Perwakilan Aceh (DPRA) juga diharapkan setiap mengambil keputusan baik qanun atau lainnya jangan seluruhnya mendominasi dari pihak manyoritas. Sebaiknya saling menukar pendapat dengan fraaksi lain walaupun minoritas.
Kemudian Nasir Jamil meminta kepada pemerintahan Presiden SBY segera membuat aturan-aturan untuk merealisasikan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Aturan kekhususan Aceh itu sangat penting agar amanah UUPA bisa terlaksana sebagai mestinya.
Dia mencontohakan, sudah lima tahun UUPA diberlakukan, hingga sekarang belum ada PP Migas, PP Pertanahan dan PP kewenangan Aceh. Ini sangat merugikan pemerintah Aceh akibat kelalaian pemerintah pusat. (Amiruddin Abdullah Reubee)
Editor: Agus Tri Wibowo
Tidak ada komentar:
Posting Komentar