Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Zaini kukuh tetap menggunakan bendera bintang bulan yang mirip bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Abdullah bersikeras lambang Aceh yang digunakan itu sudah melalui proses demokrasi yang panjang. Karena itu pula dirinya tidak ingin lambang tersebut diganti. Abdullah mengakui ada perdebatan dengan Presiden.
Hal itu dikatakan Abdullah Zaini saat ditemui di Komplek Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (17/4). Pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Gubernur Aceh itu diikuti Wakil Presiden Boediono, dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. Abdullah Zaini didampingi Wali NAD Tengku Malek Mahmud. Pertemuan berlangsung satu jam di Wisma Negara Komplek Istana Presiden.
"Kami berikan klarifikasi. Bapak Presiden menanyakan bagaimana persoalan bendera dan lambang? Jadi itu semua kita telah memberikan jawaban sebenarnya. (Jawaban) persis seperti apa yang telah terjadi komunikasi di antara pemerintah Aceh dan DPRA dengan pihak Kemendagri dan juga Menkopolhukam lalu. Pada prinsipnya masih sama jawabannya," kata Abdullah Zaini usai pertemuan.
Abdullah menjelaskan, bendera dan lambang Aceh itu tidak hanya diputuskan oleh DPRA dan Partai Aceh. Tapi juga oleh Partai Nasional. Juga ada Partai Demokrat, Partai Golkar, PKS. "Semua secara aklamasi. Ini yang saya kira tidak perlu ditindaklanjuti," jelas Abdullah. Mustinya ini bisa diselesaikan dalam waktu singkat.
Abdullah mengakui persoalan bendera itu hal yang sensitif. Saat ini sedang dilakukan cooling down untuk sementara waktu. "Saudara-saudara tahu ini hal sensitif. Kita mencoba mencari solusi. Ingat saja peristiwa di Aceh sudah cukup lama konflik di Aceh sampai 20 tahun, tapi bisa kita selesaikan dalam waktu enam bulan. Kalau soal ini kenapa tidak bisa," tanya Abdullah.
Abdullah menerangkan, dalam pertemuan itu juga dibahas tentang pembangunan di Aceh. Bahkan, Presiden SBY berjanji akan segera membangun di Serambi Mekkah. "Apa yang diinginkan oleh pemerintah Aceh kemajuannya dalam bidang ekonomi. Juga pembangunan segera dapat dilaksanakan seperti rumah sakit, lima general hospital di Aceh juga mendapatkan respon bagus dari presiden. Beliau komit menyelesaikan segala RPP migas tentang wewenang," papar Abdullah.
Pertemuan Presiden SBY dengan Gubernur Aceh Abdullah Zaini merupakan upaya pemerintah untuk meredakan ketegangan akibat Pemerintah NAD menerapkan Qanun dan menggunakan lambang daerah yang mirip bendera GAM. Semula, Presiden memberikan tenggat 15 hari bagi pemerintah Aceh mengkaji kembali penggunaan lambang Aceh yang mirip dengan lambang GAM. Tenggat itu habis 16 April kemarin. Pembahasannya diperpanjang maksimal tiga bulan mendatang. (Fidel Ali Permana)
Editor: Khudori
Hal itu dikatakan Abdullah Zaini saat ditemui di Komplek Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (17/4). Pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Gubernur Aceh itu diikuti Wakil Presiden Boediono, dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. Abdullah Zaini didampingi Wali NAD Tengku Malek Mahmud. Pertemuan berlangsung satu jam di Wisma Negara Komplek Istana Presiden.
"Kami berikan klarifikasi. Bapak Presiden menanyakan bagaimana persoalan bendera dan lambang? Jadi itu semua kita telah memberikan jawaban sebenarnya. (Jawaban) persis seperti apa yang telah terjadi komunikasi di antara pemerintah Aceh dan DPRA dengan pihak Kemendagri dan juga Menkopolhukam lalu. Pada prinsipnya masih sama jawabannya," kata Abdullah Zaini usai pertemuan.
Abdullah menjelaskan, bendera dan lambang Aceh itu tidak hanya diputuskan oleh DPRA dan Partai Aceh. Tapi juga oleh Partai Nasional. Juga ada Partai Demokrat, Partai Golkar, PKS. "Semua secara aklamasi. Ini yang saya kira tidak perlu ditindaklanjuti," jelas Abdullah. Mustinya ini bisa diselesaikan dalam waktu singkat.
Abdullah mengakui persoalan bendera itu hal yang sensitif. Saat ini sedang dilakukan cooling down untuk sementara waktu. "Saudara-saudara tahu ini hal sensitif. Kita mencoba mencari solusi. Ingat saja peristiwa di Aceh sudah cukup lama konflik di Aceh sampai 20 tahun, tapi bisa kita selesaikan dalam waktu enam bulan. Kalau soal ini kenapa tidak bisa," tanya Abdullah.
Abdullah menerangkan, dalam pertemuan itu juga dibahas tentang pembangunan di Aceh. Bahkan, Presiden SBY berjanji akan segera membangun di Serambi Mekkah. "Apa yang diinginkan oleh pemerintah Aceh kemajuannya dalam bidang ekonomi. Juga pembangunan segera dapat dilaksanakan seperti rumah sakit, lima general hospital di Aceh juga mendapatkan respon bagus dari presiden. Beliau komit menyelesaikan segala RPP migas tentang wewenang," papar Abdullah.
Pertemuan Presiden SBY dengan Gubernur Aceh Abdullah Zaini merupakan upaya pemerintah untuk meredakan ketegangan akibat Pemerintah NAD menerapkan Qanun dan menggunakan lambang daerah yang mirip bendera GAM. Semula, Presiden memberikan tenggat 15 hari bagi pemerintah Aceh mengkaji kembali penggunaan lambang Aceh yang mirip dengan lambang GAM. Tenggat itu habis 16 April kemarin. Pembahasannya diperpanjang maksimal tiga bulan mendatang. (Fidel Ali Permana)
Editor: Khudori
Posting Komentar