Peradilan di Indonesia tercoreng, buntut dari ditangkapnya 'Wakil Tuhan' yang tak lain Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar oleh KPK. Pembenahan di tubuh MK harus dilakukan, mulai dari pengawasan dan perekrutan itu sendiri.
Beralihnya kepemimpinan Ketua MK dari Mahfud MD ke Akil Mochtar memang sempat mengkhawatirkan banyak pihak.
"Ini yang menurut saya penting bagi MK, saya kira soal pengawasan internal yang masih bolong, lebih dari itu adanya sistem rekrutmen hakim yang yang seleksinya seharusnya berjalan transparan dan akuntabel," kata Koordinator Indonesia Corruption Watch Danang Widoyoko, di Bandung, Jumat (4/10).
Dengan begitu, MK sebagai peradilan tinggi menghasilkan putusan-putusan membela yang benar. "Sebenarnya MK sendiri, dalam peradilan cukup transparan dalam putusannya, meski isu korupsi memang pasti ada," tandasnya.
Ketika masyarakat mempercayai MK, harusnya peradilan tertinggi ini bisa menjawabnya dengan kinerja yang yang tak kalah baik. "Kini masyarakat sudah bingung mau ngadu ke siapa," terangnya.
ICW mengaku prihatin dengan ditangkapnya Akil. Pembenahan harus segera dilakukan secara menyeluruh. Bahkan pengawasan di tubuh MK tidak boleh diabaikan meski secara tertulis itu ada.
Posting Komentar